MenPAN Diperintahkan Jokowi Bikin Roadmap Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru

Lucky Angpao!
15 January 2020
Resort Private di tepi pantai Balikpapan
23 May 2020

MenPAN Diperintahkan Jokowi Bikin Roadmap Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Tjahjo diminta membuat roadmap pengalihan pegawai kementerian/lembaga yang ada di Jakarta ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Kami juga diminta oleh Pak Presiden lewat Menko menyiapkan roadmap pengalihan pegawai kementerian/lembaga yang ada di Jakarta ini, Jabodetabek, untuk nantinya dipindah ke ibu kota baru,” kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Dia mengatakan saat ini ada 28.000 pegawai kementerian/lembaga di Jakarta. Dia mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan pegawai tersebut secara serentak.

“Ada 28 ribu pegawai. Arahan presiden, serentak,” ucap Tjahjo.

Dia menjelaskan, dari total 28.000 pegawai, ada sekitar 20 persen pegawai yang pensiun pada 2023. “Nah dari 28 ribu itu nanti 2023 ada 20% yang pensiun,” kata Tjahjo.

Dalam pertemuan tersebut, dia juga menyinggung soal instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo menegaskan proses pengaturan yang ada tidak menyimpang dari undang-undang.

“KPK itu tidak sedikit pun kami menyimpang dari Undang-Undang KPK yang baru, termasuk yang menyangkut Undang-Undang ASN,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mendapat arahan dari Mahfud terkait sistem penggajian pegawai KPK. Soal kewenangan lainnya, Tjahjo mengatakan itu merupakan persoalan internal KPK.

“Dan arahan Pak Menko juga sama, mengenai sistem penggajian juga tidak ada perubahan. Tetapi lain-lainnya itu kewenangan KPK sendiri, mau ada open biding, mau akan ada penyesuaian itu kewenangan KPK, termasuk Dewas,” ucap Tjahjo.

Sebagai MenPAN-RB, Tjahjo mengatakan hanya akan menata keuangan lembaga antirasuah tersebut. “Kami hanya menata mengenai keuangannya. Tetapi yang menyangkut hak protokolernya, kami serahkan ke Mensesneg,” ujar Tjahjo.

Sebagai informasi, status ASN bagi pegawai KPK itu tercantum dalam Pasal 24 UU Nomor 19 Tahun 2019. Berikut ini bunyinya:

Pasal 24 UU KPK:
(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Artikel ini diambil dari: https://news.detik.com/berita/d-4837988/menpan-diperintahkan-jokowi-bikin-roadmap-pengalihan-asn-ke-ibu-kota-baru